Text
Hukum Acara Pidana Kontemporer: Mekanisme Plea Bargain dan Penundaan dalam Sistem Peradilan Pidana
Lahirnya KUHAP terbaru (UU No. 20 Tahun 2025) membawa pembaruan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Reformasi ini menandai pergeseran dari pendekatan konvensional menuju mekanisme yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif, melalui pengakuan konsep plea bargain dan deferred prosecution agreement (DPA) dalam hukum positif nasional.
Buku ini mengulas secara sistematis dasar konseptual, jenis, prosedur, serta implikasi penerapan plea bargain dan penundaan penuntutan sebagaimana mulai diakomodasi dalam KUHAP terbaru. Dengan pendekatan komparatif, pembaca diajak memahami praktik di Amerika Serikat dan negara civil law, sekaligus menelaah relevansinya dalam konteks Indonesia, termasuk melalui mekanisme keadilan restoratif, justice collaborator, serta penguatan kewenangan jaksa dalam asas dominus litis.
Lebih dari itu, buku ini juga mengkaji tantangan implementasi, khususnya dalam tindak pidana korporasi dan potensi problematika yuridis serta etika profesi.
Cocok bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum, buku ini menjadi referensi penting untuk memahami, mencegah, dan menangani plea bargain dan deferred prosecution secara lebih humanis, adil, dan berkeadilan hukum.
| B11163 | B-Pendidikan & Kemanusiaan HU FR | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain