Text
Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan
Fraud PBJ di Tengah Arus Politik dan Kepentingan mengupas tuntas bagaimana sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia sering kali terperangkap dalam pusaran politik, biaya demokrasi yang tinggi, dan kepentingan segelintir elite. Buku ini memaparkan analisis mendalam tentang enam sistem kunci—pengadaan, politik, anggaran, pembinaan kepegawaian, penegakan hukum, dan pengawasan—yang saling terkait membentuk lingkaran penyimpangan (fraud) yang sulit ditembus.
Ditulis oleh Dr. Bonatua Silalahi, pakar kebijakan publik dan pengadaan, buku ini tidak hanya mengurai regulasi dan kelemahan sistem, tetapi juga menyajikan studi kasus nyata, data, dan rekomendasi strategis untuk memutus mata rantai fraud PBJ. Dengan bahasa yang lugas namun berbasis riset akademik, karya ini menjadi bacaan penting bagi pejabat publik, pengusaha, aktivis antikorupsi, akademisi, dan masyarakat luas yang peduli pada transparansi dan akuntabilitas negara.
Mengungkap motif fraud PBJ sejak tahap politik hingga operasional.
Analisis komprehensif berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya.
Studi kasus kegagalan pengawasan oleh DPR/DPRD, APIP, BPK, dan lembaga lainnya.
Data agregat biaya politik seluruh partai sebagai beban ekonomi negara.
Rekomendasi perubahan sistem untuk mengembalikan kemandirian politik dan pengadaan.
Buku ini adalah peta jalan bagi mereka yang ingin memahami dan memperbaiki wajah pengadaan publik Indonesia di tengah badai kepentingan politik.
| B11165 | B-Kebijakan Publik FR BO | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain